BSMI

Seminar SJSN: BSMI Soroti Jaminan Sosial

 

(Yogyakarta) Musyawarah nasional (Munas) dan musyawarah kerja nasioanal (mukernas) Bulan Sabit Indonesia (BSMI) yang diadakan di yogyakarta, 22-24 juli, merekomendasikan kepada pemerintah DPR RI agar rancangan Undang-Undang Badan Pelaksana jaminan Sosial Nasional (RUU BPJS) segerah disahkan. Direkomendasikan pula agar BPJS yanng nanti terbentuk dari implementasi UU tersebut merupakan lembaga independen, wali amanah, sosial, dan non profit.

“Kami juga merekomendasikan hal-hal yang diatur dalam UU BPJS tersebut di sesuaikan secepatnya tanpa masa transisi yang lama. Kerena maasa transisi yanng lama justru akan menimbulkan masalah baru,“ terang ketua dewan pembina BSMI, Basuki Supartono, Jumat (22/7).

Rekomendasi lain yang dihasilkan BSMI adalah diterapkannya rumah sakit tanpa kelas di indonesia melalui penerapan UU BPJS dan jaminannya sumber daya manusia di bidang kesehatan oleh pemerintah melalui sistem akreditasi seperti halnya. Kerena dengan sistem itu, SDM kesehatan bisa lebih berkonsenttrasi bekerja untuk negara.

Rekomendasi ini merupakan hasil seminar dan lokakarya tentang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Asri Medical Center (AMC) yogyakarta. Seminar dan lokakarya merupakan bagian dari Munas dan Mukernas BSMI di yogyakarta.

Menurut Basuki, rekomendasi tersebut akan diserahkan ke menteri koordinator kesejahtraan rakyat Agung Laksono dan ketua DPR RI Marjzuki Alie. “kita akan mengawal rekomendasi ini hingga RUU BPJS disahkan dan diimplementasikan. Kerena UU BPJS ini sangat mendesak, ini kunci untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Kerena jaminan sosial bagi masyarakatadalah kewajiban negara, “tambah Basuki”.

BSMI sendiri sebagai kekuatan civil society selama ini telah banyak membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, terutama pada masyarakat miskin dan daerah bencana/konflik.

“Peran masyarakat sudah berjalan dengan baik seperti yang kita (BSMI) lakukan. Kalau UU BPJS telah disahkan, maka akan ada integrasi yang bagus dalam pelayanan jaminan sosial dalam masyarakat kini,“ tambahnya.

Menurutnya, BSMI konsen terhadap UU BPJS ini karena pelaturan ini menyangkut peningkatan kesejahtraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi BSMI. Karena itu, BSMI akan kosisten mengawal RUU ini segera disahkan dan diimplementasikan agar jaminan sosial bisa diserahkan oleh seluruh rakyat indonesia.

Amrizal M Nur, Research Fellow, United Nations University, International Institute for Global Health Malaysia yang ikut juga dalam lokakarya BSMI mengatakan, rumah sakit tanpa kelas bisa direalisasikan jika RUU BPJS telah disahkan. Hal ini menurutnya, dilakukan dalam sitem case mix dalam mengendalian biaya rumah sakit.

“Pemerintah sebenarnya sudah menerapkan ini pada 2006-2008 untuk kendali biaya dan mutu kesehatan. Universal coverage bagi jaminan kesehatan di indonesia tahun 2014 bisa terealisir jika sitem ini digunakan secara baik. “tandasnya.

Ketua umum BSMI, Muhammad Djazuri Ambari menambahkan, Muker dan Mukernas ini diikuti sedikitnya 200 peserta dari 95 cabang dan wilayah BSMI di indonesia . Mukernas dibuka oleh Duputi Bidang Kependudukan dan Lingkungan Kementerian Sosial, Dr Emil Agustiana Mkes.

Untuk mengawal RUU BPJS agar segerah disahkan, pihaknya akan melakukan komunikasi yang intensif dengan DPR RI maupun pemerintah sendiri. “kita juga akan menggalang kekuatan sesama civil sociaty untuk mendesak RUU ini disahkan. Jika berjuang bersama, kita kan lebih diperhatikan,” terang dia.

Seminar UU SJSN yang digelar BSMI dalam Munas dan Mukernas kali ini menghadirkan empat nara sumber, yaitu staf ahli bidang Mensos Bidang Otda yang juga ketua DJSN , Ghazali H Situmorang, anggota komisi IX DPR RI Ledya H Amaliyah, Amrizal M Nur, Rearch Fellow, United Nations University, international institute for Global Health, Malaysia, dan Dekan Fakultas kedokteran UGM, Ali Gufron.

Menurut ledya indonesia hingga saat ini belum memiliki jamminan sosial meskipun jaminan SJN sudah disahkan pada 2004 lalu. Padahal kata dia, UUD 1945 jelas telah mengamanatkan bahwa negara harus memberi jaminan sosial bagi masyaraatnya.

“Ada lima jaminan sosial yang harus di tanggung negara, yaitu jaminan kesehatan , jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, “ terangnya.

Berdasarkan data, jata dia dari 237 juta jiwa masyrakat indonesia hingga saat ini masih 101,95 juta jiwa yang belum ter-cover jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) baru mencangkup 76,4 juta jiwa penduduk indonesia, Jamkesda 31,6 juta jiwa, Askes PNS/TNI Polri 17,4 juta jiwa, Jamsostek 4,9 juta jiwa, dan asuransi swasta 2,85 juta jiwa.

Menurutnya, penyebab belum terealisirnya UU SJN adalah belum adanya badan penyelenggaran Jamina Sosial (BPJS). UU SJN sebenarnya mengamanatkan agar BPJS tersebut telah terbentuk dalam kurun lima tahun setelah UU disahkan. (koran-republika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *