BSMI

MUI: BPJS Tidak Sesuai Syariah

bpjs-2

 

(Jakarta – BSMI.OR.ID) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, MUI mendorong pemerintah melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah serta menerapkan pelayanan prima.

Keputusan MUI itu disampaikan dalam sidang pleno Ijtima Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tahun 2015 di Pesantren At-Tauhidiyah pada 7-10 Juni 2015 lalu. “Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba,” demikian tulis MUI dalam laman resminya.

Menurut MUI, program transaksional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Hal tersebut, berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI dan beberapa literatur seperti Alquran-Hadis. “Terlebih lagi, jika dilihat dari hubungan hukum, atau akad antarpara pihak,” papar MUI.

Komisi Pengkajian dan Penelitian Fatwa MUI, Cholil Nafis menilai konsep BPJS sebenarnya merujuk pola asuransi konvensional atau mu’awadhah (tukar menukar), dimana peserta diwajibkan membayar iuran, setelah membayar, peserta mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan sesuai dengan premi yang telah dibayarkan.

Faktanya, kontrak pelaksanaan BPJS Kesehatan saat ini justru menggunakan sistem subsidi silang, di mana peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu atau gotong royong. Sayangnya, tidak ada akad kontrak yang jelas terkait pelaksanaan subsidi silang oleh BPJS Kesehatan.

Jika faktanya demikian, Cholil menjelaskan, seharusnya BPJS Kesehatan menerapkan kontrak tabarru’, atau pemindahan hak peserta kepada peserta lain tanpa mendapat keuntungan, atau imbalan, seperti halnya berderma, sumbangan atau wakaf.

Dengan pola tabarru’ ini, lanjut dia, nampaknya sesuai dengan konsep tolong menolong yang dimaksud BPJS Kesehatan. “Nah, BPJS yang ada sekarang (akad) apa yang dipakai? Jadi, di sinilah ketidakjelasan itu, karena tidak sesuai dengan fakta. BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah,” terang Cholil.

Di samping itu, MUI juga menyoroti denda administratif sebesar dua persen per bulan dari total iuran yang tertunggak akibat keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta pekerja penerima upah maupun peserta bukan penerima upah. “Apakah denda administratif sebesar dua persen per bulan dari total iuranyang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syriah?” tanya MUI.

Pada intinya, sistem jaminan sosial berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.

Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi, bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. “Pada akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.”

Atas dasar itu, MUI merekomendasikan pemerintah agar membuat standar minimum, atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. “Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan, agar sesuai dengan prinsip syariah,” terang MUI.

Untuk meredam polemik yang beredar dimasyarakat bahwa adanya fatwa MUI yang menyatakan BPJS Haram, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pertemuan selama tiga jam pada permulaan Agustus lalu dengan BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, pertemuan tertutup ini dilakukan agar kabar BPJS Kesehatan yang disebut haram dan sudah telanjur beredar di masyarakat, tidak menjadi semakin tersebar luas dan semakin menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sehingga, dapat segera terselesaikan.

“Minggu lalu memang di media beredar banyak mengangkat isu BPJS Kesehatan, dan adanya Ijtima’ ulama MUI se-Indonesia di Tegal pada Juli lalu. Ini sangat-sangat beredar luas sekali, bahkan ada kosakata yang menyebutkan haram. Kata-kata itu tidak ditemukan hasil fatwanya,” ungkapnya saat konferensi pers di Gedung Merdeka, Jakarta.

Dari hasil pertemuan ini, dicapai beberapa kesepakatan, antara lain:

  1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, MUI, pemerintah, DJSN, dan OJK.
  2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata “haram”.
  3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah. []

 

Sumber Berita: Dari berbagai sumber

Editor: Dian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *