BSMI

Legislasi Palang Merah Ditolak oleh Masyarakat Sipil

HADIRI RDPU. BSMI menjawab undangan Baleg DPR RI untuk memberikan responnya terkait RUU Kepalangmerahan (dahulu Lambang Palang Merah) di gedung Nusantara I DPR RI (19/6). (foto: Rin)

BSMI.OR.ID  ; (Jakarta) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka menyerap aspirasi dari pihak-pihak terkait atas Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan (dahulu Lambang Palang Merah) pada Selasa (19/6) di Ruang Rapat Baleg DPR RI. Dalam kesempatan terrsebut pimpinan sidang Ibu Anne dan Bapak Ignatius Mulyono memaparkan latar belakang sidang terkait RUU yang sedang dibahas tersebut.

BSMI dalam kesempatan pertama memaparkan kiprah dalam bidang kemanusiaan dalam situasi damai dan konflik perang internasional yang pernah terjun ke lapangan, setelah itu beragam komentar dan respon bermunculan dari anggota Dewan yang juga anggota Baleg DPR RI. Salahsatu paparan yang menarik adalah anggota Baleg DPR RI memahami penolakan RUU oleh BSMI setelah Baleg menanyakan masukan dari BSMI seperti apa. BSMI memberikan pernyataan sikap menolak RUU Kepalangmerahan tersebut dan argumen-argumen BSMI telah disampaikan dalam surat pernyataan sikap.

Silih berganti anggota Baleg berbicara dan draft RUU Kepalangmerahan mereka sampaikan masih dalam tahap oleh alat kelengkapan DPR dalam hal ini Baleg (bisa Komisi terkait) dan RUU tersebut menjadi usulan DPR RI. BSMI menyampaikan keprihatinan dan memohon bahwa RUU yang digagas tidak mematikan lembaga kemanusiaan yang selama ini menggunakan lambang Bulan Sabit Merah yang tidak hanya BSMI.

Internal Baleg DPR RI tampak tidak satu kata terhadap Judul, Konten dan lampiran atau penutup RUU tersebut.  Bahkan Anggota baleg DPR berencana memanggil Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum internsional untuk meluruskan statement satu engara satu lambang yang bukan dari pasal Konvensi Jenewa. ” apakah mengikat negara sehingga ini soft rule dari statuta yang mengatur satu negara satu lambang” ujar Bapak Yusuf dari anggota Baleg DPR RI. Realitas yang terjadi telah ada organisasi-organisasi sosial yang telah memakai lambang Bulan Sabit Merah, sementara disisi lain ada ‘kebutuhan’ ratifikasi konvensi Jenewa yang terkait dengan situasi perang dan konteks Pertahanan sehingga lambang tertentu mesti digunakan oleh tentara dan lainnya. Smentara sebagian besar anggota Baleg mengharapkan RUU ini tidak berdampak destruktif atas nama keberagaman dan keIndonesiaan sehingga mengorbankan pihak-pihak lain.

Pertemuan antara Baleg DPR RI dan BSMI menemukan titik terang bahwa komponen bangsa dari unsur civil society organisasi kemanusiaan yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia yang memiliki hak konstitusi untuk berhimpun, berkelompok dan berpartisipasi aktif dalam kemanusiaan telah menyampaikan sikap agar BSMI diakomodir dalam RUU, tidak hanya lembaga yang sejenis.  (Dul)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *