BSMI

Ketua Umum BSMI: “Payung Hukum Diperlukan Atasi Pengungsi Rohingya”

IMG-20150624-WA0025

(Jakarta – BSMI.OR.ID) Penanganan pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditempatkan di Aceh memerlukan perhatian dari semua pihak. Pemerintah Indonesia juga memiliki peranan besar untuk mengatasi masalah imigran yang melibatkan kawasan regional. Pemerintah pusat diharapkan memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah di Aceh agar penanganan terhadap pengungsi Rohingya berjalan maksimal.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Muhamad Djazuli Ambari sebagai salah satu pembicara Diskusi Publik yang bertemakan “Nasib Pengungsi Rohingya di Aceh dan Solusinya” di Cikini, Rabu (24/6) . Acara yang digelar oleh Dewan Pengurus Nasional BSMI turut menghadirkan pembicara dari Sekretaris Dirjen Kawasan ASEAN Kemlu RI Iwan Suyudie Amri, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, Pakar Hukum/Dosen FH UI Heru Susetyo dan anggota DPR RI Adang Sudrajat.

Menurut Djazuli, penanganan pengungsi Rohingya yang saat ini ditempatkan di Baiyen, Aceh Timur dan Kuala Langsa, menghadapi masalah payung hukum yang belum ada. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah daerah di Aceh untuk mewujudkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan pengungsi rohingya. Padahal masih terdapat sejumlah permasalahan di pengungsian yang mesti ditangani secara cepat untuk mengurangi dampak sosial.

“Masalah ini harus menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan agar secepatnya ditetapkan payung hukumnya sehingga penanganan pengungsi bisa segera dilakukan dengan semestinya.

BSMI sebagai lembaga kemanusian yang memberikan perhatian terhadap permasalahan kemanusiaan dalam negeri dan mancanegara akan memaksimalkan perannya dalam mencarikan jalan keluar atas kebuntuan payung hukum ini,” ungkap Djazuli dihadapan para peserta diskusi publik.

“Masalah ini harus menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan agar secepatnya ditetapkan payung hukumnya sehingga penanganan pengungsi bisa segera dilakukan dengan semestinya. BSMI sebagai lembaga kemanusian yang memberikan perhatian terhadap permasalahan kemanusiaan dalam negeri dan mancanegara akan memaksimalkan perannya dalam mencarikan jalan keluar atas kebuntuan payung hukum ini,” ungkap Djazuli dihadapan para peserta diskusi publik.

BSMI juga akan terus mendorong pemerintah pusat dan lembaga/instansi yg terkait untuk memperoleh titik temu.Sehingga kedepannya, lanjut Djazuli, payung hukum bagi pemerintah daerah di Aceh dalam penanganan pengungsi dapat berjalan sesuai dengan prinsip prinsip kemanusiaan tanpa melanggar undang-undang ataupun ketentuan yang berlaku.

Sebagai realisasi Diskusi Publik yang telah digelar, BSMI mengadakan acara buka puasa bersama dengan memberikan 900 paket takjil dan makan malam untuk pengungsi Rohingya dan Bangladesh, akhir Juni lalu. Selain itu, anak-anak Rohingya juga mendapat 200 paket alat kebersihan diri agar selama di pengungsian bisa menjaga kesehatan dan kebersihan.

Editor: Dian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *